PENAJAM – Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Jamaludin, mengungkapkan keprihatinannya atas kurang efektifnya distribusi pupuk subsidi yang seharusnya ditujukan untuk membantu petani. Menurutnya, meskipun pemerintah sudah mengalokasikan pupuk bersubsidi, banyak kasus di lapangan di mana distribusi tidak berjalan sesuai dengan rencana.
Jamaludin menjelaskan bahwa masih ada kelompok masyarakat yang tidak memperoleh pupuk sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.
“Pupuk dijatah untuk masyarakat, tapi ada kelompok yang tidak mengambil. Seharusnya, jatah tersebut dikurangi, namun dalam laporan tetap tercantum. Hal ini membuka peluang adanya kerja sama dengan pihak ketiga yang memungkinkan pupuk-pupuk tersebut dikumpulkan dan diambil alih perusahaan, sehingga subsidi yang seharusnya sampai ke masyarakat justru tidak tersampaikan,” ujar Jamaludin pada Rabu, 30 Oktober 2024.
Selain masalah distribusi, Jamaludin juga menyoroti kendala dalam pengawasan harga pupuk subsidi. Ia menjelaskan bahwa DPRD memiliki keterbatasan dalam mengendalikan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.
“Untuk masalah harga, kami tidak bisa terlalu menekan karena harga sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Standarisasi harga tersebut sudah ada pengaturan dari pihak yang berwenang,” jelasnya.
Jamaludin menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan transparansi dalam distribusi pupuk bersubsidi. Menurutnya, agar bantuan ini benar-benar sampai ke petani yang membutuhkan, proses distribusi harus lebih terkontrol dengan baik dan tepat sasaran. (ADV/DPRD PPU)
