PENAJAM – Proyek pembangunan Coastal Road di Penajam Paser Utara (PPU), yang sudah menghabiskan anggaran ratusan miliar rupiah, belum tuntas. Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menilai keterlambatan penyelesaian proyek ini tidak hanya merugikan dari sisi infrastruktur, tetapi juga berpotensi merugikan perekonomian dan perkembangan sosial di daerah tersebut.
Raup menyatakan bahwa proyek Coastal Road harus diselesaikan dalam lima tahun ke depan. Ia menekankan bahwa anggaran yang telah dikeluarkan seharusnya tidak sia-sia, terutama mengingat pentingnya proyek ini untuk memperlancar akses transportasi serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata.
“Kita dorong penyelesaiannya dalam lima tahun. Mari hitung dengan cermat berapa anggaran yang diperlukan, jangan terus-menerus berlindung di balik alasan pembebasan lahan,” tegasnya.
Penyelesaian proyek yang terhambat oleh masalah pembebasan lahan, menurut Raup, berisiko menunda manfaat yang seharusnya sudah dirasakan oleh masyarakat, khususnya dalam meningkatkan daya tarik wisata dan mempermudah distribusi barang dan jasa.
Ia mengingatkan bahwa pembebasan lahan seharusnya bukan alasan utama untuk menunda kemajuan pembangunan.
“Jangan lagi menjadikan pembebasan lahan sebagai alasan. Ini hanya perlu dibicarakan dan segera dituntaskan, karena sangat mubazir jika tidak diselesaikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Raup mengkritik tingginya biaya yang telah dikeluarkan untuk pembangunan Coastal Road, yang sejauh ini belum memberikan hasil maksimal. Proyek yang diharapkan bisa meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah ini justru terhambat, sementara potensi wisata di sekitar kawasan Coastal Road masih belum dimaksimalkan.
“Jembatan itu sampai sekarang rusak berkali-kali. Belum sempat dimanfaatkan, sudah rusak lagi,” ungkap Raup, yang menyoroti kerusakan Jembatan Sesumpu yang juga menjadi bagian dari proyek Coastal Road yang belum tuntas.
Dengan besarnya anggaran yang telah digelontorkan, Raup menegaskan bahwa keberlanjutan dan kelancaran proyek ini sangat krusial untuk memastikan bahwa investasi publik tidak sia-sia dan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dalam jangka panjang. (Adv/DPRD PPU)
