KALTIMTALK.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan kebijakan pendidikan gratis berjalan maksimal, khususnya di tahun ajaran 2025/2026.
Fokus utamanya adalah memastikan tidak ada pungutan liar di sekolah sekaligus menyiapkan dukungan pengadaan seragam melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyebut kebijakan ini mulai diterapkan bagi peserta didik baru dengan menekankan larangan bagi sekolah memungut biaya seragam apa pun kepada orang tua.
“Sekolah kita saat ini sudah diimbau untuk tidak melakukan pungutan kepada wali murid di sekolah. Termasuk tidak memperjualbelikan seragam. Dan insya Allah, untuk seragam nanti akan kita upayakan disupport dari APBD,” jelasnya, Selasa (1/7/2025).
Langkah ini menjadi bagian dari program prioritas Kukar Idaman Terbaik, yang dirancang untuk memperluas akses pendidikan merata di Kukar. Pemkab menargetkan kebijakan ini berjalan sambil tetap mengevaluasi kebutuhan di lapangan.
Aulia menegaskan, seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus terlibat aktif mengawasi pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak ragu melapor jika menemukan praktik pungutan di sekolah.
“Kalau seandainya masih ada yang memungut, segera laporkan. Kita tidak ingin ada pembebanan kepada orang tua murid,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengakui masih ada tantangan untuk sekolah swasta yang belum sepenuhnya bisa dijangkau oleh dukungan operasional seperti halnya sekolah negeri.
“Kalau kita langsung tutup keran di sekolah swasta, lalu bagaimana mereka bisa membayar gaji guru? Namun, ke depannya, jika RPJMD Kukar Idaman Terbaik sudah terimplementasi secara penuh, hal itu akan menjadi solusi. Program ini saat ini masih dalam tahap berjalan (ongoing),” ucapnya.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkab akan memasukkan dukungan sekolah swasta ke dalam RPJMD Kukar Idaman Terbaik, agar seluruh satuan pendidikan di Kukar ke depan dapat memperoleh bantuan secara adil dan berkelanjutan.
Di akhir, Bupati Kukar menegaskan implementasi kebijakan pendidikan gratis ini tidak akan menunggu semuanya serba sempurna.
“Kami tidak mau nunggu ideal dulu. Yang penting, mana yang bisa, itu sudah diserahkan ke masyarakat. Anggarannya sudah kita siapkan, sudah kita gas,” pungkasnya. (Adv/wo)
