KALTIMTALK.COM – Beragam isu strategis menjadi fokus pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 yang digelar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), mulai dari peningkatan infrastruktur antar desa, penguatan ketahanan pangan, hingga penyediaan sarana prasarana inklusif bagi penyandang disabilitas.
Musrenbang ini menjadi forum penting dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan provinsi dan nasional.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Ing Martadipura, Kantor Bappeda Kukar, Selasa (22/4/25).
Kegiatan ini diikuti sekitar 200 peserta dari unsur Forkopimda, OPD, camat, lurah, kepala desa, hingga perwakilan kelompok masyarakat.
Mereka hadir secara langsung maupun virtual untuk memberikan masukan terhadap rencana pembangunan Kukar ke depan.
Bupati Kukar, Edi Damansyah menyampaikan apresiasi atas masukan yang muncul selama diskusi berlangsung.
Ia menilai sebagian besar telah sejalan dengan kerangka kebijakan pembangunan daerah yang tengah disusun.
“Saya sampaikan terima kasih. Tadi saat diskusi, ada beberapa hal yang disampaikan dan akan menjadi perhatian. Sebagian besar memang sudah masuk ke dalam kerangka kebijakan,” ujarnya.
Beberapa isu yang mencuat dalam forum tersebut antara lain konektivitas infrastruktur antar wilayah desa, penguatan program pangan berbasis pertanian, dan peningkatan fasilitas umum yang ramah bagi penyandang disabilitas.
“Catatan khusus juga muncul soal penyandang disabilitas. Ini jadi perhatian kita bersama agar pembangunan ke depan benar-benar lebih inklusif dan menjangkau semua kalangan,” lanjut Edi.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan nasional untuk memastikan perencanaan pembangunan bisa diwujudkan secara konkret.
“Yang paling penting adalah bagaimana sinergisitas ini betul-betul terwujud. Semangat RKPD 2026 harus menjadi pijakan konkret untuk kerja bersama lintas level pemerintahan,” jelasnya.
Dalam forum itu, perwakilan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur juga menyampaikan bahwa pada tahun 2026, wilayah Kutai akan menjadi fokus program prioritas provinsi.
“Wakil Bappeda Provinsi tadi juga menyampaikan bahwa Provinsi Kaltim pada tahun 2026 akan fokus di Kutai dengan program ABCD. Jadi kita sudah mulai, semoga model ini terus terbangun dan terjaga dengan baik,” kata Edi.
Musrenbang ini akan dilanjutkan dengan forum diskusi tematik untuk mempertajam arah kebijakan dan menyusun prioritas pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Setelah ini juga akan ada lanjutan forum diskusi tematik untuk mempertajam beberapa prioritas yang menjadi kebutuhan masyarakat,” tutupnya. (Adv/wo)
