JAKARTA — Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor melaksanakan audiensi dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Askolani, di Kantor Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Pertemuan tersebut membahas usulan kebijakan fiskal afirmatif bagi Kabupaten PPU sebagai daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam pertemuan itu, Bupati Mudyat Noor menjelaskan bahwa pembangunan IKN membawa dampak besar terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan infrastruktur di wilayah sekitarnya, khususnya PPU. Kondisi tersebut memerlukan perhatian dan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat agar daerah mampu beradaptasi dan berkembang seiring dengan pesatnya pembangunan IKN.
“Kabupaten Penajam Paser Utara memerlukan dukungan fiskal yang proporsional dan afirmatif agar mampu mengimbangi laju pembangunan IKN. Kami berharap Kementerian Keuangan dapat memberikan skema khusus yang memperkuat kapasitas fiskal daerah, terutama untuk mendukung peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik,” jelas Bupati Mudyat Noor.
Ia menegaskan bahwa regulasi dan kebijakan fiskal afirmatif diperlukan agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang cukup dalam menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan tata ruang wilayah yang terintegrasi dengan IKN.
Bupati juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di kawasan IKN dan sekitarnya.
“Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Pemerintah Pusat menjadi kunci dalam memastikan pembangunan IKN memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar,” tambahnya.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat koordinasi kebijakan fiskal antara daerah penyangga IKN dan Kementerian Keuangan, serta mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Kalimantan Timur.
Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut antara lain Wakil Ketua DPRD PPU, Andi Yusuf, Sekretaris Daerah PPU, Tohar, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Muhajir, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), perwakilan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang), serta Kabag Prokopim Setda PPU.(Adv/DiskominfoPPU)
