PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus melakukan langkah antisipatif menghadapi dinamika fiskal yang diproyeksikan terjadi pada tahun anggaran 2026. Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, menyampaikan bahwa berdasarkan informasi sementara, transfer anggaran dari pemerintah pusat berpotensi mengalami penurunan signifikan.
Wabup Waris menjelaskan bahwa proyeksi transfer anggaran tersebut diperkirakan turun hingga 50 persen dari APBD 2025. Kondisi ini tentu akan memengaruhi ruang gerak pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan.
“APBD 2025 berada pada kisaran Rp2,6 triliun, sementara proyeksi tahun 2026 diperkirakan berada pada angka Rp1,2 hingga Rp1,3 triliun. Informasi ini masih bersifat dinamis dan terus kami koordinasikan,” ujar Wabup.
Ia menyampaikan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi besaran anggaran adalah belum meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah daerah terus berupaya memperkuat potensi pendapatan melalui berbagai kebijakan strategis.
Lebih lanjut, Wabup Waris menuturkan bahwa antisipasi terhadap tekanan fiskal ini sudah diprediksi sejak awal masa jabatan. Pemerintah daerah juga senantiasa memastikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban dasar, termasuk pembayaran gaji pegawai, tetap dalam kondisi terjaga.
Dengan adanya potensi penyesuaian anggaran, pemerintah daerah memproyeksikan bahwa beberapa pembangunan fisik akan mengalami penjadwalan ulang.
“Penyesuaian tentu berpengaruh pada pembangunan fisik. Namun, kami memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap menjadi prioritas dan tidak boleh terganggu,” tegasnya.
Sebagai langkah strategis, Pemkab PPU terus melakukan koordinasi dan lobi ke kementerian terkait, di antaranya Kementerian Pendidikan, Kementerian PUPR, dan Kementerian Keuangan. Upaya ini dilakukan untuk membuka peluang dukungan pusat terhadap kebutuhan pembangunan daerah.
Wabup Waris juga menekankan bahwa PPU kerap dihadapkan pada persepsi bahwa wilayah ini sudah terakomodasi melalui pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), padahal kebutuhan pembangunan lokal tetap memerlukan dukungan khusus.
“PPU sering dianggap sudah termasuk dalam kawasan pembangunan IKN. Namun kenyataannya, kebutuhan masyarakat tetap harus mendapatkan perhatian,” jelasnya.
Meskipun menghadapi tantangan fiskal, pemerintah daerah menegaskan bahwa program bersifat pelayanan dasar seperti Kartu Penajam Sehat, bantuan pendidikan, serta layanan jaminan sosial tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Program-program pelayanan dasar tetap kami jalankan. Ini bagian dari komitmen pemerintah untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” Pungkasnya.(Adv/DiskominfoPPU)
