PENAJAM – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mematangkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026 bersama DPRD. Kepala BKAD PPU, Muhajir, menyebutkan bahwa proses pembahasan masih berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
“Untuk pembahasan RAPBD 2026 saat ini masih berproses. Sesuai ketentuan, sebelum 30 November atau satu bulan sebelum akhir tahun anggaran, wajib dilakukan persetujuan RAPBD,” ujar Muhajir, Rabu (12/11/2025).
Ia menjelaskan, setelah pemerintah daerah menerima informasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat, diperkirakan postur APBD PPU tahun 2026 akan berada di kisaran Rp1,4 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
“APBD kita kurang lebih di angka Rp1,4 triliun sementara ini, jadi turun drastis. Kami sudah membuat simulasi terkait dengan postur belanja agar tetap bisa menampung seluruh kebutuhan pemerintahan,” jelasnya.
Meski terjadi penurunan anggaran, Muhajir menegaskan bahwa pihaknya akan berupaya agar seluruh kegiatan dan layanan pemerintahan tetap berjalan optimal. BKAD saat ini tengah melakukan penyesuaian dalam perencanaan belanja pegawai maupun operasional organisasi perangkat daerah (OPD).
“Walaupun anggaran minim, mau tidak mau kita harus bisa meramu sebaik mungkin supaya roda pemerintahan tetap berjalan. Mungkin akan ada pengaruh terhadap infrastruktur dan program lainnya, tapi kita masih menyesuaikan dalam pembahasan,” lanjutnya.
Muhajir juga menyinggung soal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang hingga kini belum masuk dalam pembahasan final. Ia menyebut keputusan terkait TPP akan ditentukan setelah proses penyusunan RAPBD mendekati tahap akhir.
“Untuk TPP ini belum kita lihat apakah nanti disentuh atau tidak. Masih dalam rencana pembahasan di BKAD, belum kita diskusikan lebih lanjut,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa total belanja pegawai PPU secara keseluruhan mencapai sekitar Rp780 miliar. Nilai tersebut sudah termasuk untuk ASN, tenaga pendukung, serta alokasi bagi DPRD.
“Secara keseluruhan, total belanja pegawai kita sekitar Rp780 miliar. Itu sudah termasuk ASN dan DPRD,” pungkasnya. (Adv/DiskominfoPPU)
