KALTIMTALK.COM – Peningkatan infrastruktur dasar di desa pesisir Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara (zkukar) terus dilakukan untuk memastikan warga menikmati layanan listrik, air bersih, dan telekomunikasi yang lebih baik.
Camat Anggana, Rendra Abadi, menegaskan pembangunan infrastruktur dasar adalah syarat mutlak sebelum program pembangunan lainnya dapat dijalankan.
Ia menilai, upaya pemerataan layanan dasar ini penting agar hasil pembangunan benar-benar berdampak bagi kesejahteraan warga.
“Kami sedang berupaya mempercepat pemerataan akses listrik dan air bersih, karena ini adalah kebutuhan utama warga sehari-hari. Pembangunan harus dimulai dari hal-hal yang paling mendasar,” kata Rendra, Senin (21/7/2025).
Salah satu hasil nyata dari pembenahan ini terlihat di Desa Muara Pantuan, dimana warga yang sebelumnya hanya bisa menikmati aliran listrik separuh hari kini sudah bisa merasakan aliran listrik penuh 24 jam.
Hal itu terjadi setelah pemerintah kecamatan menjalin komunikasi intensif dengan PLN agar suplai daya bisa mencukupi.
Di sisi lain, Rendra mengakui masih terdapat tempat di Anggana yang belum terjangkau aliran listrik secara penuh 24 jam.
Salah satu contoh terdapat di Desa Tani Baru, dimana sebagian besar warga masih memakai genset untuk kebutuhan sehari-hari.
Pemerintah pun telah menyiapkan anggaran untuk Desa Sepatin sebesar Rp5 miliar, yang digunakan membangun jaringan listrik baru serta menyediakan genset berkapasitas besar.
Selain listrik, ketersediaan air bersih juga masih menjadi tantangan, warga yang berlokasi di Muara Pantuan, Tani Baru, dan Sepatin masih mengandalkan penampungan seadanya.
Sebagai solusi, pemanfaatan sumber air dari wilayah Kutai Lama kini sedang dirancang untuk jangka panjang.
“Upaya ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur. Warga di wilayah pesisir juga berhak mendapatkan layanan dasar yang layak,” tegas Rendra.
Rendra pun menekankan bahwa pembenahan infrastruktur dasar tak bisa hanya mengandalkan pemerintah.
Ia berharap peran aktif masyarakat agar pelaksanaan program bisa sesuai kebutuhan dan berkelanjutan.
“Kami tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan partisipasi aktif semua pihak agar pembangunan benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan,” tandasnya. (Adv/wo)
