KALTIM TALK.COM – Upaya memperbaiki kualitas layanan kesehatan terus dilakukan Pemerintah Kecamatan Kota Bangun Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dengan mengusulkan pembangunan Puskesmas baru dan penambahan tenaga medis di setiap desa.
Langkah ini dinilai penting untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat di wilayah pedalaman Kabupaten Kukar yang selama ini masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan.
Camat Kota Bangun Darat, Julkifli, mengungkapkan hingga pertengahan tahun 2025, sebagian besar desa di wilayahnya belum memiliki dokter maupun bidan tetap.
Kondisi ini menyebabkan masyarakat hanya bergantung pada satu fasilitas kesehatan, yakni Puskesmas Rimba Ayu, yang menjadi pusat layanan utama.
“Bahkan jangan bicara satu dokter satu desa, satu kecamatan saja saat ini baru memiliki satu dokter umum di Puskesmas,” ungkapnya, Rabu (18/6/2025).
Merespons kondisi tersebut, pihak kecamatan telah merancang pembangunan Puskesmas baru di sekitar kantor camat.
Rencana tersebut sudah melalui tahapan survei awal dan penyusunan dokumen perencanaan oleh pihak terkait.
Diharapkan keberadaan Puskesmas tambahan ini dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang layak dan berkualitas.
Menurut Julkifli, persoalan keterbatasan tenaga medis tidak hanya terletak pada jumlah lulusan, tetapi juga pada rendahnya minat untuk bertugas di wilayah terpencil.
“Lulusan dokter memang banyak, tapi belum banyak yang berminat bertugas di wilayah hulu. Beberapa malah melanjutkan studi lagi, sehingga potensi mereka untuk ditugaskan di daerah pun hilang,” jelasnya.
Pemerintah kecamatan telah mengajukan usulan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) agar pemerintah daerah memprioritaskan penempatan tenaga medis di desa-desa.
Mereka menekankan keberadaan dokter dan bidan menjadi bagian penting dari pelayanan dasar masyarakat.
Selain pembangunan infrastruktur kesehatan, Julkifli menilai bahwa pemerataan sumber daya manusia harus menjadi perhatian serius.
Tenaga medis yang memadai akan sangat menentukan keberhasilan program kesehatan di wilayah-wilayah pelosok yang selama ini cenderung tertinggal dalam hal layanan publik.
“Harapan kami, pemerintah daerah bisa terus mendorong lewat Musrenbang, agar tiap desa memiliki setidaknya satu bidan, dan minimal dua hingga tiga dokter per kecamatan, termasuk satu dokter spesialis anak,” pungkasnya. (Adv/wo)
