KALTIMTALK.COM – Kepala Desa Loa Pari, Kecamatan Tenggarong Seberang, I Ketut Sudiyatmika, menyampaikan harapan besarnya terhadap peningkatan pelayanan publik di tingkat desa, khususnya melalui dukungan dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara.
Menurut Sudiyatmika, Diskominfo sebenarnya telah memberikan arahan yang baik dalam mendukung digitalisasi pelayanan publik, termasuk melalui program sosialisasi pemanfaatan website desa. Namun, ia menilai langkah tersebut masih belum cukup untuk menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi di lapangan.
“Kita apresiasi sosialisasi dari Diskominfo, tapi desa perlu lebih dari itu. Kalau hanya sosialisasi, selesai kegiatan ya selesai juga. Tidak ada tindak lanjut yang konkrit,” ungkapnya saat di wawancarai awak media ini pada Kamis (22/5/2025).
Dia mencontohkan program pembuatan website desa yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai surat keterangan secara daring. Namun, realisasi optimal dari program tersebut masih menghadapi kendala di tingkat masyarakat maupun perangkat desa.
“Website itu bagus, tujuannya untuk mempermudah. Cuma banyak warga yang belum menguasai IT, dan dari sisi desa, kemampuan kami juga belum maksimal,” katanya.
Salah satu tantangan besar yang dihadapi desa adalah integrasi data kependudukan, seperti KTP dan KK, ke dalam database online. Ia menekankan pentingnya hal ini agar pelayanan administrasi desa bisa berjalan cepat dan efisien secara digital.
“Kalau database online sudah lengkap, misalnya si A mau bikin surat, kita tinggal klik datanya, langsung keluar suratnya. Tapi ini belum bisa karena SDM dan pelatihan belum cukup,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia mendorong agar Diskominfo tidak hanya berhenti pada tahap sosialisasi, tetapi juga mengadakan pelatihan teknis yang terjadwal secara langsung di setiap desa. Dengan begitu, perangkat desa dapat memahami dan mengelola sistem digital secara mandiri.
“Kalau dijadwalkan pelatihannya, desa pasti siap. Kita siapkan tempat, waktunya ditentukan, baru bisa maksimal. Tapi kalau hanya bilang ‘ayo buat surat permohonan’, kadang jadi tidak maksimal,” katanya.
Sudiyatmika juga menjelaskan bahwa padatnya agenda desa seperti musyawarah desa (musdes), kegiatan Kopdes, dan tenggat waktu pelaporan menjadi tantangan tambahan yang menyulitkan pelaksanaan program digitalisasi jika tidak dirancang secara terstruktur.
Selain itu, ia mengapresiasi dukungan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang dinilai sangat aktif membantu desa selama masa kepemimpinan Bupati Edi Damansyah. Menurutnya, perhatian pemerintah kabupaten sangat terasa hingga ke desa-desa.
“Dulu, sebelum Pak Bupati sekarang, kita di desa ini seperti anak kehilangan induk. Tapi sekarang, begitu ada aturan baru, langsung disosialisasikan oleh DPMD,” ujarnya.
DPMD, lanjutnya, telah memberikan berbagai bantuan berupa fasilitas elektronik, perabotan, hingga perangkat untuk rapat daring seperti Zoom Meeting. Ia mengaku bantuan tersebut sangat membantu kegiatan administrasi dan komunikasi desa.
“Sekarang kita bisa rapat online. Ibu Sekdes tinggal tampilkan. Saya sendiri agak tertinggal soal IT, tapi perangkat sudah tersedia. Bahkan mengetik sekarang jadi lebih mudah,” tuturnya.
Desanya juga menyebut beberapa bantuan lain dari DPMD seperti lemari arsip, kursi, hingga perangkat TV pelayanan atau layar signage yang saat ini masih menunggu petugas untuk merakitnya.
“Semuanya luar biasa. Tapi kita masih tunggu petugasnya untuk rakit alat-alat elektronik baru. Kami nggak berani sendiri, karena ada instruksi harus tunggu teknisi,” tutupnya.(Adv/hm)
