PENAJAM,-Penjabat (PJ) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun pimpin langsung rapat terpadu penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah kabupaten PPU, Senin, (16/10/2023).
Pertemuan ini digelar sehubungan dengan semakin meningkatnya kejadian karhutla di wilayah PPU tahun 2023 ini. Bahkan berdasarkan data yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten PPU tercatat selama 2023 ini telah terjadi 90 kali karhutla dengan luasan mencapai 208,35 hektare.
Pertemuan ini langsung dihadiri oleh Direktur Pengendalian Karhutla Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Thomas Nifinluri, Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Wilayah Kalimantan – Kementerian LHK, Yudho Sekti Mustiko dan Kepala Seksi Wilayah III Kaltim – Kaltara Balai PPI Wilayah Kalimantan, Zulkarnain.
Sementara itu dari jajaran PPU juga tampak Sekretaris Daerah Kabupaten PPU Tohar, Kapolres PPU, AKBP Hendrik Eka Bahalwan, Dandim 0913 PPU, Arfan Affandi, Kepala BPBD PPU, Budi Santoso dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
“Rembuk pada hari ini adalah bagaimana kita mencari solusi atau langkah-langkah apa yang akan kita lakukan bersama terkait penanganan karhutla di kabupaten PPU saat ini, ” kata Makmur Marbun.
Makmur mengatakan bahwa persoalannya saat ini adalah ketika kondisi kemarau sedang berlangsung kebakaran hutan memang selalu terjadi di mana-mana. Baik itu terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja.
Dia menambahkan bahwa Kabupaten PPU adalah bagian dari Ibukota Negara (IKN ). Kini seluruh mata tertuju kepada daerah ini. Oleh karena itu dia berharap persoalan-persoalan di daerah termasuk terjadinya karhutla ini harus bisa ditangani dengan baik.
” Makanya saya langsung melibatkan Kementerian LHK dalam persoalan karhutla ini. Karena PPU ini wilayah IKN, ” tuturnya.
Orang nomor satu di lingkungan Pemkab PPU ini juga minta agar BPBD maupun pihak terkait lainnya agar bersinergi dalam rangka penanganan karhutla di wilayah PPU. Dia juga berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten PPU untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan dengan sengaja dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan terjadinya kebakaran hutan.
Sementara itu, Direktur Pengendalian Karhutla Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Thomas Nifinluri dalam kesempatan ini mengatakan bahwa pihaknya menyambut positif terhadap persoalan yang dihadapi Pemda PPU khususnya terkait antisipasi bencana karhutla.
” Kami dukung Pak Bupati untuk aspek karhutlanya. Pertama untuk mem-backup dari sisi keberadaan SDM-nya, kemudian dari sisi prasarananya, ” ucapnya.
Dikatakannya bahwa penyebab kebakaran hutan dan lahan ini 99% adalah disebabkan oleh manusia baik tidak disengaja maupun yang disengaja.
” Jadi saya kira upaya-upaya pengetahuan literasi edukasi pada publik melalui penyuluhan kepada masyarakat itu penting. Pertama terkait pencegahan, kemudian kampanye dan sosialisasi di media massa dan seterusnya, ” pungkas nya. (Adv/Hms6)
