PENAJAM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) secara resmi membuka kegiatan rembuk stunting kabupaten bertempat di aula lantai III Kantor Bupati PPU pada Rabu (31/05/23). Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten PPU, Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintahan Kabupaten PPU, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten PPU, Camat Se-Kabupaten PPU, Kepala UPT. Puskesmas Se-Kabupaten PPU, Lurah Se-Kabupaten PPU, Kepala Desa Se-Kabupaten PPU, Tim Penggerak PKK Kabupaten PPU, Perumda Danum Taka serta perwakilan PT. PHKT Kabupaten PPU.
Tujuan dari diadakannya kegiatan ini adalah untuk menyampaikan hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan sebagai upaya dalam pencegahan dan penurunan angka stunting terintegrasi. Selain itu untuk mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan stakeholders dengan ditandatanganinya Berita Acara Komitmen Bersama tentang Penanganan dan Pencegahan Stunting di Kabupaten PPU.
Sekda PPU, Tohar dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting harus menghadirkan dan melibatkan berbagai pihak dan berbagai peran agar penanganannya lebih efektif.
“Fokus kita pada hari ini adalah rembuk, musyawarah, dalam rangka paling tidak mengeliminasi jumlah stunting yang ada, kalau bisa lewat intervensi program, atau mencegah. Mudah-mudahan tindakan preventif yang kita lakukan tidak menambah potensi stunting baru di Kabupaten PPU,” ungkap Tohar.
Tohar menambahkan, berdasarkan Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), kasus stunted Kabupaten PPU pada tahun 2021 berada di angka 17,22% yang kemudian mengalami penurunan 5,25% pada tahun 2022 menjadi 11,97%. Sedangkan, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, pada tahun 2021 kasus stunted di PPU berada di angka 27,3% yang mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 5,5% menjadi 21,8%.
Faktor-faktor yang dikatakan menjadi penyebab stunting sebesar 40% bersumber dari persoalan sanitasi, persoalan nutrisi sebesar 30%, sedangkan 20% merupakan faktor pola asuh orang tua dan kemudian faktor yang lain adalah faktor keturunan sebesar 10%.
“Andaikan data ini benar, maka PPU hampir dapat dikatakan berkesusaian. Melihat geografis, pola pemukiman dan faktor lain-lain, maka ini memang menjadi tantangan kita dan menjadi perhatian bagi kita. Kita hadir disini untuk merembukkan intervensi program yang akan kita lakukan,” pungkasnya. (Adv/DiskominfoPPU)
