KALTIMTALK.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mengucurkan anggaran sebesar Rp42,4 miliar untuk mendukung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kukar 2025.
Dana tersebut dialokasikan ke berbagai penyelenggara pemilu serta institusi keamanan guna memastikan proses demokrasi berjalan lancar.
Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Rinda Destianti, menjelaskan bahwa anggaran telah dibagi sesuai kebutuhan masing-masing pihak.
Dari total Rp42,4 miliar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar menerima Rp33 miliar, sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar mendapatkan Rp10 miliar.
“Untuk mendukung pengamanan selama PSU, Polres Kukar mendapatkan Rp12 miliar, Polres Bontang Rp1,1 miliar, dan Kodim Kukar Rp3,6 miliar. Sementara itu, institusi lainnya menerima sekitar Rp700 juta,” jelas Rinda usai penandatanganan NPHD dan adendum penyelenggara PSU Kukar 2025 di Kantor Bupati Kukar, Rabu (19/3/25).
Ia juga mengungkapkan adanya penyesuaian anggaran dibandingkan rencana awal. KPU Kukar yang sebelumnya mengajukan anggaran untuk operasional selama dua hingga tiga bulan akhirnya hanya mendapatkan pendanaan untuk satu bulan sesuai ketetapan KPU pusat.
Begitu pula dengan Bawaslu yang awalnya mengusulkan anggaran untuk empat bulan, namun disetujui hanya untuk dua bulan khusus honorarium.
“Penyesuaian ini memang mengurangi total anggaran yang diajukan, tetapi kami pastikan kebutuhan utama dalam pelaksanaan PSU tetap terpenuhi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Rinda menegaskan bahwa anggaran Rp42,4 miliar ini merupakan alokasi baru, bukan sisa dari anggaran pemilihan sebelumnya.
NPHD terbaru ini mencakup empat penyelenggara pemilu serta empat institusi keamanan, yakni Polres Kukar, Polres Bontang, Kodim Kukar, dan Kodim Bontang.
“KPU dan Polres Kukar juga mengalami adendum dalam perjanjian hibah, sehingga dilakukan penyesuaian agar anggaran sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” katanya.
Terkait sisa anggaran dari pemilihan sebelumnya, Rinda menyebut jumlah pastinya belum dapat dipastikan.
Namun, beberapa institusi seperti Polres Kukar, Kodim Kukar, Polres Bontang, dan Kodim Bontang telah menyerahkan laporan pertanggungjawaban.
Dengan anggaran yang telah dialokasikan, Pemkab Kukar berharap PSU dapat berlangsung aman, tertib, dan sesuai aturan.
“Selain memastikan pemilu berjalan jujur dan adil, kami mengimbau seluruh pihak menjaga stabilitas keamanan serta kondusivitas daerah selama proses PSU berlangsung,” tutupnya. (Adv/wo)
