Pemkab Kukar Adakan Forum Perangkat Daerah untuk Sinkronkan Renja 2026

Foto: Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab Kutai Kartanegara, Dafip Haryanto.

KALTIMTALK.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menggelar Forum Perangkat Daerah di Gedung Bappeda Kukar pada Rabu (12/3/25)

Forum ini memiliki tujuan untuk menyusun dan menyinkronkan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026, agar program-program yang telah direncanakan bisa berjalan lebih terarah dan terintegrasi antar OPD.

Acara ini dipimpin oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab Kutai Kartanegara, Dafip Haryanto.

Dalam kesempatan tersebut, Ia menjelaskan bahwa forum ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap perangkat daerah sepakat dalam menetapkan prioritas program.

“Forum ini kami gelar untuk memastikan agar program-program yang ada bisa beririsan satu sama lain. Dengan banyaknya OPD yang terlibat, penting bagi kita untuk memastikan semuanya bergerak ke arah yang sama,” ungkap Dafip.

Dafip juga menekankan bahwa tujuan forum ini tidak hanya untuk menyusun program, tetapi juga untuk memperkuat sinergi antar OPD.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap OPD bisa saling melengkapi, terutama untuk program-program yang saling berhubungan,” tambahnya.

Forum ini dihadiri oleh empat OPD utama, yaitu Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta Dinas Kesehatan.

Lebih lanjut, Dafip menegaskan pentingnya kolaborasi antar OPD dalam menjalankan program lintas OPD.

“Kami berharap jika ada program yang tidak bisa dijalankan oleh satu OPD, maka OPD lain bisa mengambil alih atau melengkapi. Seperti contoh antara Dinas Kesehatan, DP2KB, dan Dinas Sosial yang bisa bekerja sama untuk program-program yang melibatkan banyak pihak,” jelasnya.

Forum ini juga menjadi ajang evaluasi terhadap usulan yang telah diajukan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan yang diadakan beberapa pekan lalu.

Dafip menjelaskan bahwa usulan-usulan dari desa-desa akan dipertajam agar bisa dimasukkan dalam rencana kerja masing-masing OPD.

“Usulan dari desa-desa ini akan kami pastikan dapat terakomodasi dengan baik dalam rencana kerja OPD,” pungkasnya. (Adv/wo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *