Penajam – Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Zainal Arifin, menerima kunjungan penting dari Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, di ruang kerjanya pada Kamis (10/10/2024). Kunjungan tersebut turut dihadiri oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah PPU, Camat Penajam, serta rombongan dari Badan Bank Tanah.
Pertemuan ini membahas isu krusial mengenai reforma agraria, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur strategis di wilayah PPU, seperti lokasi bandara dan jalan tol. Dalam sambutannya, Muhammad Zainal Arifin menekankan pentingnya penyelesaian cepat atas masalah ini yang telah lama dinantikan oleh masyarakat.
“Persoalan ini sudah lama dinantikan oleh masyarakat, sehingga tidak ada alasan untuk berlarut-larut dalam penyelesaiannya,” ujar Pj Bupati PPU.
Setelah audiensi, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Nicko Herlambang, menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut disepakati untuk mempercepat pemberian reforma agraria kepada masyarakat. Sebagai langkah awal, pemerintah daerah telah menyiapkan sekretariat bersama yang akan digunakan oleh Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk berkoordinasi lebih intensif. Tim GTRA melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Bank Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta pemerintah daerah.
“Kami telah sepakat untuk menyiapkan sekretariat bersama yang akan digunakan oleh Tim GTRA, yang juga melibatkan Badan Bank Tanah. Target kami adalah menyelesaikan semua proses reforma agraria ini secepatnya,” kata Nicko.
Sekretariat tersebut berfungsi sebagai pusat rapat dan koordinasi antara tim-tim terkait dalam proses reforma agraria. Dengan fasilitas ini, diharapkan proses komunikasi dan pertemuan terkait reforma agraria dapat dilakukan secara lebih efisien dan menghasilkan solusi konkret bagi masyarakat.
“Rencananya, kami akan mengirimkan undangan resmi setiap minggu untuk memastikan hasil yang konkret dari setiap pertemuan. Koordinasi akan dilakukan secara rutin, baik dengan ATR/BPN, pemerintah daerah, maupun Badan Bank Tanah,” tambah Nicko.
Nicko juga menjelaskan bahwa tahap pertama dari proses reforma agraria sudah berjalan, dan kini tinggal menunggu identifikasi serta verifikasi lahan oleh BPN. “Kami berharap, dalam satu atau dua minggu ke depan, tahap pertama reforma dapat selesai dan segera dilanjutkan ke tahap kedua,” jelasnya.
Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal yang signifikan dalam menyelesaikan masalah reforma agraria dan memfasilitasi pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten PPU. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendorong percepatan penyelesaian masalah agraria, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat setempat. (Adv/Diskominfo PPU)
