PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam membuka rapat koordinasi sinergitas antara program prioritas pembangunan daerah dengan program tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) perusahaan bertempat di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Selasa (15/08/23). Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten PPU Tohar, perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU, Ketua dan Wakil Ketua serta anggota Forum TJSL Perusahaan di Kabupaten PPU yang merupakan representasi dari beberapa perusahaan di PPU.
Dalam sambutannya, Bupati PPU Hamdam menyampaikan kegiatan ini dalam rangka mengsinkronisasikan apa yang telah menjadi program pemerintah daerah di rencana APBD tahun 2024 dengan apa yang direncanakan oleh Forum TJSL PPU.
“Dengan adanya Forum TJSL tentu kedepannya semua akan bisa kita transparansikan kepada masyarakat dan bisa kita pertanggungjawabkan,”ungkapnya.
Hamdam menambahkan bahwa Forum TJSL saat ini bekerja dengan sangat baik yang dilihat dari telah disusunnya rencana prioritas TJSL di tahun 2024. Selain bantuan sosial, Hamdam menilai sangat penting jika pemerintah daerah bersama Forum TJSL fokus kepada pengembangan SDM (sumber daya manusia) dan pengembangan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah).
“Saya cukup banyak memantau dan mendengarkan kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan tanggung jawab kepada masyarakat selama ini, baik itu yang bantuan langsung, bantuan sosial termasuk juga dalam rangka pengembangan SDM, pengembangan UMKM dan banyak lagi yang lainnya,saya menyaksikan langsung sehingga saya cukup berterima kasih namun memang kedepan dengan tuntutan perkembangan ini, maka kita harus lebih aktif lagi untuk terus masing-masing melihat apa kondisi-kondisi di wilayah kerjanya masing-masing untuk dapat memberikan dukungan kepada masyarakat,” jelas Hamdam.
Lebih lanjut Ia menambahkan, dengan adanya rapat koordinasi ini untuk menjamin transparansi penggunaan anggaran masing-masing, pemerintah daerah mengalokasikan melalui program-program di APBD dan tanggung jawab Forum TJSL kepada manajemen perusahaan.
“Sehingga kemungkinan untuk terjadinya overlap atau tumpang tindih pendanaan tidak terjadi, hal ini positif bagi kita semua untuk sama-sama mempertanggungjawabkan kepada masyarakat apa yang sudah kita lakukan,”pungkasnya. (Adv/Diskominfoppu)
