KALTIMTALK.COM, PENAJAM – Seiring pemindahan Ibukota Negara (IKN) di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Pelaksana tugas (Plt) Bupati PPU, Hamdam berharap pemerintah pusat sudah saatnya bisa memberikan perhatian khusus kepada daerah, salah satunya terkait peningkatan dana insentif bagi kabupaten PPU sebagai daerah asal IKN yang baru.
Perihal ini dikatakan Hamdam di sela-sela rapat pembahasan penyiapan dokumen terkait usulan dana insentif khusus daerah asal IKN yang digelar di kantor bupati PPU, Senin, (13/6) siang.
Kegiatan ini juga diikuti oleh PJ. Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, Tohar, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Tur Wahyu, Kepala Bagian Pembangunan, Nicko Herlambang dan sejumlah staf terkait lainnya.
” Kami berharap bahwa keinginan pemda PPU ini dapat tersampaikan secara detail dan sudah bisa terwujud di anggaran pemerintah daerah PPU, dari alokasi dana insentif Khusus dimaksud, “kata Hamdam.
Dalam pertemuan yang digelar di ruang rapat Plt. bupati PPU ini merumuskan beberapa hal penting terkait bagaimana kabupaten PPU bisa mendapatkan peningkatan dana insentif bagi daerah dari pemerintah pusat sebagai asal IKN.
Menurut Hamdam, terkait pemindahan IKN ini, disparitas atau kesenjangan yang terjadi saat ini di PPU sudah sangatlah jauh sekali, mulai dari infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan bahkan penyediaan kebutuhan air bersih sudah sangat jauh keberbedaannya dari anggaran daerah. Termasuk di dalamnya problem peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) agar bisa mengejar ketertinggalan dari SDM yang akan masuk di IKN.
Jika tidak ada lagi anggaran dari pemerintah pusat tambah dia, otomatis dalam rentan satu atau dua tahun ke depan, kabupaten PPU sudah pasti akan tertinggal jauh dari IKN. Sementara IKN tanpa disokong dari kabupaten sekitar terkhusus PPU tentu pastilah akan kesulitan dalam berbagai hal.
Orang nomor satu di PPU ini berharap jika nantinya IKN akan berkembang ke wilayah PPU, bagaimana ketersediaan air sudah dapat terpenuhi, infrastruktur jalan dan sebagainya juga telah menunjang itu.
Ia juga berharap beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa PPU agar bisa dialokasikan, sehingga Sumber Daya Manuaia (SDM) PPU bisa bersaing dan bernilai jual. Formulasi beasiswa ini juga akan coba didiskusikan dengan pemerintah pusat.
” Perihal ini kemudian dirumuskan dan di formulasikan pemda PPU, sehingga kami dapat menjelaskan kepada pemerintah pusat secara detail dalam bentuk tertulis. Inilo keinginan PPU dalam menunjang IKN seperti apa, ” ucapnya.
Sementara itu Kepala Bagian Pembangunan PPU, Nicko Herlambang mengatakan bahwa terkait pembangunan IKN di wilyah PPU ini zonasi yang ada dibagi menjadi beberapa kepentingan, pertama terkait dengan akses logistik, bagaimana akses ini dapat secepatnya terbangun untuk mendukung pembangunan IKN.
Kemudian diluar akses logistik pemda PPU juga berharap bagaimana jalan-jalan pertanian di PPU sudah dapat terbangun sehingga dapat memudahkan untuk mengakses hasil pertanian ke wilayah IKN sebagai menyuplai kebutuhan di IKN nantinya.
Termasuk juga untuk kepentingan-kepentingan properti pemda PPU tentunya sangat membutuhkan akses jalan yang baik, akses air bersih dan sebagainya sehingga dapat memudahkan dalam mendukung pembangunan IKN.
“Hal- hal semacam ini sudah harus disiapkan oleh pemerintah daerah kabupaten PPU sejak saat ini, ” ucapnya.
Ditambahkan Nicko bahwa terkait usulan dana insentif tersebut pemda PPU ingin menyampaikan deskripsi secara tertulis kepada pemerintah pusat sehingga apa yang diinginkan oleh PPU secara rill dapat terbaca di anggaran pemerintah pusat untuk kabupaten PPU.
” Jangan sampai disparitas itu nanti terjadi ketika anggaran puluhan triliun sudah sampai ke IKN sepaku dan ternyata di kabupaten PPU untuk pemenuhan kebutuhan air bersih saja tidak bisa terpenuhi, ” ucapnya.
[13/6 21.30] Subur priono: Gambarannya, untuk pemenuhan kebutuhan air bersih saja PPU baru bisa memenuhi sekitar 30%. Jumlah itu tentulah sangat jauh dari rata-rata nasional. Belum lagi terkait aksebilitas jalan dan lain-lain yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah.
” Harapan kami pesoalan-persoalan ini bisa tersampaikan secara detail kepada pemerintah pusat bahwa apa keinginan kita dan bisa terwujud di anggaran, ” tutupnya.(*)
