Penajam – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) menerima audiensi Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Samarinda di ruang kerja Wakil Bupati, Rabu (19/11/2025). Pertemuan ini digelar sebagai bentuk silaturahmi sekaligus mempererat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten PPU dan lembaga peradilan agama dalam mendukung peningkatan kualitas layanan publik.
Dalam audiensi tersebut, Ketua PTA Samarinda hadir didampingi Panitera PTA Samarinda serta Ketua Pengadilan Agama PPU. Rombongan disambut langsung oleh Wakil Bupati PPU. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban, menggambarkan semangat kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah dan institusi penegak hukum di bidang peradilan agama.
Berbagai isu strategis turut dibahas, di antaranya penguatan layanan peradilan agama, terutama dalam kaitannya dengan persoalan hukum keluarga, penyelesaian perkara masyarakat, serta peningkatan akses pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, dipaparkan pula kondisi pelayanan Pengadilan Agama di wilayah PPU serta langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
Wakil Bupati PPU menyampaikan apresiasi atas kunjungan pimpinan PTA Samarinda tersebut. Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga peradilan merupakan bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan berkualitas.
“Pemerintah Kabupaten PPU berkomitmen untuk terus mendukung upaya peningkatan layanan peradilan agama, karena ini sangat berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Kami berharap komunikasi dan koordinasi yang baik ini dapat terus diperkuat,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua PTA Samarinda mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan Pemerintah Kabupaten PPU. Ia juga menyampaikan optimisme bahwa kolaborasi yang terbangun dapat semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pengadilan agama serta mempercepat penyelesaian berbagai urusan hukum yang menjadi kewenangan lembaga tersebut.
Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kerja sama antar lembaga dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.(Adv/DiskominfoPPU)
