PENAJAM — Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Tohar, mewakili Bupati PPU Mudyat Noor, memimpin rapat Forum Komunikasi bersama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Balikpapan yang diselenggarakan di Ruang Rapat Bupati, pada Selasa (29/4/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan, Aidy Ilmy, beserta jajaran.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Nicko Herlambang, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kepala Dinas Sosial, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang), Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten PPU, serta Kepala Bagian Kepesertaan dan staf teknis dari BPJS Kesehatan.
Agenda utama forum tersebut adalah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, serta membahas strategi peningkatan cakupan kepesertaan dan tingkat keaktifan peserta dalam rangka mendukung tercapainya Universal Health Coverage (UHC) tahun 2025.
Dalam arahannya, Sekda Tohar menyampaikan bahwa keberadaan forum komunikasi lintas sektor ini sangat strategis untuk menyelaraskan pemahaman dan memperkuat sinergi antara seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Keterlibatan perangkat daerah yang relevan seperti Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perlu dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam forum, mengingat keterkaitan langsung tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat dalam integrasi kepesertaan program JKN,” tegasnya.
Lebih lanjut, beliau menekankan pentingnya validitas dan akurasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan. “Data mengenai kepesertaan, tingkat keaktifan, dan kecukupan dana sangat vital. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan sumber data yang kompeten guna menjamin tersedianya data yang dapat diandalkan,” imbuhnya.
Tohar juga menambahkan bahwa data yang telah dihimpun perlu dikaji dan ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan bahwa setiap peserta yang membutuhkan layanan kesehatan dapat terlayani secara optimal. “Pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan harus memastikan bahwa pelayanan yang diberikan mampu memberikan manfaat nyata dan nilai tambah bagi masyarakat,” tutupnya. (Adv/DiskominfoPPU)
