PENAJAM – Pemenuhan kebutuhan air bersih, pengelolaan irigasi pertanian, dan pengendalian banjir menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Untuk mendorong penanganan berbagai kebutuhan tersebut, Bupati PPU Mudyat Noor melakukan audiensi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV, Senin (19/10/2026), di Ruang Rapat Mahakam BWS Kalimantan Timur.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Usai audiensi, Mudyat Noor mengatakan, pembangunan infrastruktur dasar membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi teknis yang memiliki kewenangan sesuai bidangnya. Sinergi tersebut diperlukan agar program pembangunan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten PPU.
“Hari ini kami melaksanakan audiensi, konsolidasi dengan kawan-kawan BWS IV. Kita berkoordinasi bersama dalam rangka membangun infrastruktur yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara, dalam hal ini infrastruktur yang langsung berhubungan dengan masyarakat secara umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar, seperti kebutuhan air bersih, pengelolaan lahan irigasi pertanian yang selama ini kewenangannya ada di BWS,” ujar Mudyat.
Menurutnya, koordinasi lintas pemerintahan menjadi langkah penting untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Terlebih, pengelolaan sumber daya air memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan dasar, produktivitas sektor pertanian, serta upaya mengurangi risiko banjir.
Mudyat berharap komunikasi dan kerja sama yang dibangun bersama BWS Kalimantan IV dapat menghasilkan langkah konkret untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Mudah-mudahan sinergi yang kami bangun antara Pemkab PPU dengan BWS IV Kaltim bisa membuahkan hasil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten PPU,” lanjutnya.
Melalui audiensi tersebut, Pemkab PPU mendorong koordinasi yang lebih intensif dalam mengidentifikasi kebutuhan prioritas, menyelaraskan program pembangunan, serta mengupayakan dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan infrastruktur sumber daya air. (Adv)
