PENAJAM – Peluang ekonomi di balik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Seiring peresmian delapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemerintah daerah berharap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat dapat mengambil bagian dalam memasok kebutuhan pangan program tersebut.
Harapan itu disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten PPU, Hadi Saputro, saat mewakili Bupati PPU menghadiri peresmian SPPG wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Desa Jenebora, Kecamatan Penajam, Rabu (14/10/2026).
Hadi mengatakan, keberadaan SPPG tidak hanya diharapkan mendukung pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam rantai pasok bahan pangan.
Menurutnya, kebutuhan operasional SPPG dapat menjadi peluang bagi UMKM di sekitar lokasi untuk memasok berbagai komoditas, seperti daging, sayur-mayur, dan bahan makanan lainnya. Namun, keterlibatan pemasok tetap harus memperhatikan standar mutu serta keamanan pangan yang telah ditetapkan.
“Kita berharap keberadaan SPPG, khususnya di daerah 3T, bisa memenuhi standar mutu pangan. Mudah-mudahan hadirnya SPPG ini dapat memberikan harapan nyata bagi pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara,” ujar Hadi.
Ia berharap, keterlibatan pelaku usaha setempat dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Desa Jenebora dan wilayah sekitarnya. Dengan demikian, pelaksanaan MBG tidak hanya berorientasi pada peningkatan layanan gizi, tetapi juga berpotensi mendorong aktivitas usaha masyarakat melalui penyediaan kebutuhan pangan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Utama Badan Gizi Nasional (BGN), Gustanty Dian Fitrilia, melaporkan bahwa terdapat 12 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten PPU. Dari jumlah tersebut, delapan unit diresmikan dalam rangkaian kegiatan tersebut.
“Izin melaporkan, dari SPPG 3T Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Di Kabupaten PPU, SPPG yang telah beroperasi saat ini berjumlah 12 unit, dan pada kesempatan ini terdapat delapan SPPG yang diresmikan,” ungkap Gustanty.
Peresmian tersebut merupakan bagian dari upaya BGN memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi melalui program MBG. Secara nasional, BGN meresmikan 980 SPPG secara serentak di 16 provinsi, mencakup wilayah 3T serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi. Peresmian dipusatkan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dan diikuti secara daring oleh sejumlah provinsi lainnya di Sumatera, Kalimantan, dan Bali.
Kegiatan di Jenebora turut dihadiri anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) PPU, Kepala Dinas Ketahanan Pangan PPU, unsur Satgas Kabupaten PPU, masyarakat, serta pihak terkait lainnya.
Pemerintah Kabupaten PPU berharap pengembangan SPPG dapat memperluas akses pemenuhan gizi bagi masyarakat sekaligus membuka peluang kemitraan dengan pelaku usaha lokal. Keterlibatan UMKM dalam penyediaan bahan pangan diharapkan dapat mendukung keberlanjutan program MBG dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. (Adv)
