JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan melalui audiensi Bupati PPU Mudyat Noor bersama Kementerian Infrastruktur di ruang rapat lantai IV Gedung Kemeninfra, Rabu (23/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Mudyat Noor menyampaikan sejumlah potensi strategis Kabupaten PPU sekaligus memaparkan berbagai usulan pembangunan infrastruktur yang dinilai memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Beberapa usulan yang disampaikan antara lain pembangunan Jembatan Riko, pembangunan Pelabuhan Nenang, pengembangan fungsi Bandara VVIP, serta dukungan terhadap sejumlah sektor unggulan yang dimiliki Kabupaten PPU.
Bupati Mudyat Noor menjelaskan, pembangunan Pelabuhan Nenang menjadi salah satu usulan yang mendapat perhatian karena dinilai memiliki posisi strategis bagi pengembangan ekonomi daerah.
“Pelabuhan nenang ini pak, jika nanti dapat terbangun maka sebenarnya ini adalah makanan bagi kami di daerah, karena posisi pelabuhan ini sangat strategis dan tidak mengganggu alur pelayaran yang melintasi teluk balikpapan”, ujar Mudyat.
Menurutnya, keberadaan infrastruktur pelabuhan yang strategis diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap aktivitas perekonomian sekaligus mendukung konektivitas wilayah Kabupaten PPU.
Selain pembangunan pelabuhan, Pemkab PPU juga menyampaikan harapan agar Bandara VVIP yang berada di wilayah PPU dapat dikembangkan dan difungsikan sebagai bandara internasional.
“Kami juga menginginkan bahwa bandara VVIP yang sejatinya masuk wilayah PPU nantinya dapat difungsikan sebagai bandara internasional, seperti keberangkatan haji misalnya, karena landasan kami cukup besar”, lanjutnya.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Kementerian Infrastruktur melalui Staf Khusus Menko Bidang Manajemen dan Kerja Sama Antar Lembaga Agust Jovan Latuconsina menyambut baik usulan yang disampaikan Pemkab PPU.
Kementerian Infrastruktur selanjutnya akan melakukan pemetaan terhadap sejumlah usulan melalui peninjauan langsung ke lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk melihat kondisi eksisting sekaligus mengidentifikasi usulan yang dapat menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti.
“Usulan ini kami terima dan akan kami laporkan, dan nanti kami juga akan mengirimkan perwakilan untuk cek ke lokasi untuk memetakan usulan mana yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan terlebih dahulu”, ucap Agus.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa audiensi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih kuat dengan pemerintah pusat.
Melalui sinergi tersebut, Pemkab PPU berharap berbagai kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah dapat terus dikomunikasikan dan dikaji sesuai dengan kewenangan serta program prioritas pemerintah.
Dengan posisi strategis Kabupaten PPU sebagai bagian dari kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan mendukung pengembangan potensi wilayah.
Turut hadir dalam audiensi tersebut Wakil Ketua I DPRD PPU Syahruddin, Direktur Perumda Danum Taka Abdul Rasyid, Kepala Dinas Perhubungan Agus Dahlan, Plt. Kepala Bappelitbang Ade Embong, Plt. Kepala Dinas PUPR Muhajir, Kabag Prokopim Tamrin, Kabag Umum Muktar, Staf Khusus Menko Bidang Manajemen dan Kerja Sama Antar Lembaga Agust Jovan Latuconsina, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Sora Lokita, Asdep Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria Djuang F Sodikin, Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi M. Burhanudin Borut, serta Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir, dan Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal Lauti Nia.(Adv)
