KALTIMTALK.COM – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, menegaskan pentingnya proses belajar dan peningkatan kapasitas bagi seluruh tenaga kerja, termasuk para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
Ia menyampaikan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan elemen penting yang harus diikuti dengan sungguh-sungguh demi mendukung kinerja yang maksimal.
“Memang semuanya harus melalui proses belajar. Betapa pentingnya pendidikan dan pelatihan itu bisa dilaksanakan dan diikuti dengan baik,” ujar Edi Damansyah saat wawancara pada Kamis (17/4/2025).
Lebih lanjut, Edi menyampaikan bahwa sistem kontrak P3K akan dilakukan secara fleksibel, dengan opsi kontrak yang berdasarkan pada regulasi yang ada.
Akan tetapi, ia mengatakan bahwa perpanjangan kontrak itu akan didasarkan pada hasil evaluasi tahunan yang ketat.
“Aturannya nanti akan diperpanjang. Ada pilihan satu tahun atau dua tahun, tapi tetap harus dievaluasi setiap tahunnya,” jelasnya.
Edi juga mengungkapkan adanya fenomena beberapa pegawai yang tidak aktif bekerja atau bahkan mengundurkan diri setelah resmi diangkat sebagai P3K. Hal ini menjadi perhatian serius karena berdampak pada pengelolaan kuota P3K di Kukar.
“Banyak juga yang mundur atau tidak aktif. Bahkan ada yang setelah statusnya naik sebagai P3K, tapi tugas-tugasnya tidak dilaksanakan. Tidak hadir dalam pekerjaan,” ungkap Edi.
Sehingga, ia sangat menyayangkan sikap tersebut, mengingat perjuangan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan kuota P3K dari pemerintah pusat. Padahal, banyak tenaga honor yang sudah lama menanti kesempatan ini.
“Sayang kan, kita sudah berjuang. Kami sudah berupaya meminta kuota, sementara teman-teman yang sudah lama menjadi tenaga honor juga sangat berharap,” tuturnya.
Lebih disayangkan lagi, kata Edi, ada pegawai yang baru saja menerima SK P3K tetapi langsung mengundurkan diri. Hal ini menyebabkan hilangnya kuota yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh peserta lain yang benar-benar berkomitmen.
“Kalau memang dari awal niatnya tidak ada, seharusnya tidak usah ikut. Bisa digantikan oleh yang lain. Ini sudah masuk, sudah di SK-kan, tapi baru saja mundur,” katanya.
Sebagai Bupati sebut Edi, ia sangat berharap ke depan proses seleksi dan pembinaan tenaga P3K dilakukan lebih ketat, tidak hanya dari sisi kemampuan teknis, tetapi juga dari sisi komitmen dan etika kerja.
Ia juga menekankan agar setiap pegawai melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Evaluasi rutin tiap tahun diharapkan mampu menjaga kualitas pelayanan publik di Kukar.
“Kita hanya minta kerja yang baik, laksanakan tugas yang baik. Akan ada evaluasi per tahun untuk memastikan itu,” pungkas Edi. (Adv/hm)
