KALTIMTALK.COM – Masuknya seluruh wilayah Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam kawasan delineasi Ibu Kota Negara (IKN) menjadi angin segar yang sekaligus menimbulkan keraguan di tengah masyarakat.
Di satu sisi, status ini membuka peluang besar untuk kemajuan wilayah. Namun di sisi lain, ketidakpastian peran dan minimnya realisasi pembangunan dari otorita IKN membuat pemerintah kecamatan meminta kejelasan arah dan dukungan nyata.
Camat Samboja, Damsik, menegaskan bahwa kawasan yang ia pimpin kini telah sah masuk dalam peta IKN.
Ia menyebut, ini bukan hanya soal batas wilayah, tetapi juga tentang tanggung jawab bersama dalam membangun daerah penyangga yang ideal.
“Hampir semua, bahkan seluruh wilayah Kecamatan Samboja itu sudah masuk delineasi Ibu Kota Negara,” ucapnya saat dikonfirmasi pada Jumat (1/8/2025).
Ia memaparkan, Samboja mencakup 10 desa dan 3 kelurahan yang semuanya memiliki potensi untuk dikembangkan, seperti Kelurahan Muara Jawa, Samboja Barat, dan Samboja.
Menurutnya, lokasi yang strategis ini semestinya menjadi kekuatan dalam mendukung pertumbuhan IKN, baik dari sektor ekonomi, pelayanan publik, maupun kualitas SDM.
Namun di balik harapan besar itu, Damsik juga menyuarakan kegelisahan.
Ia mengungkap bahwa hingga kini belum ada kejelasan mengenai alur peralihan pembangunan dari pemerintah kabupaten ke otorita IKN.
Semua pembiayaan infrastruktur, katanya, masih bergantung pada APBD Kukar tanpa sentuhan nyata dari pusat.
Situasi ini diperparah dengan absennya pembangunan fisik dari pihak IKN di Samboja.
Meski ada program pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM, tetapi kebutuhan mendasar seperti infrastruktur jalan, air bersih, dan fasilitas umum belum juga terpenuhi dari pihak otorita.
“Kami tidak berhenti. Pemerintah kecamatan tetap menjalankan tugas pembangunan sambil mempersiapkan masyarakat menghadapi transformasi wilayah ke depan,” ujar Damsik.
Ia berharap adanya kejelasan koordinasi lintas lembaga agar Samboja tidak sekadar menjadi nama dalam peta IKN, tetapi benar-benar menjadi wilayah yang tumbuh dan berkembang bersama ibu kota baru.
“Kami butuh langkah konkret, bukan sekadar status administratif,” pungkasnya. (Adv/wo)
