KALTIMTALK.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) semakin menegaskan komitmennya dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai prinsip good governance.
Salah satu upaya nyata yang dilakukan adalah mempererat kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar, khususnya dalam aspek pengawasan dan pendampingan hukum.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyampaikan bahwa sinergi ini bukan sekadar seremonial, tetapi bagian dari strategi besar untuk menjaga pelaksanaan program prioritas tetap berada di jalur yang benar.
Ia menegaskan, komunikasi dan kerja sama yang dibangun bersama Kejari didasari semangat saling mendukung demi kemajuan daerah.
“Kita dengan Pak Kajari Kukar akan bersinergi. Framing kita sama, yakni pembangunan di Kukar berjalan dengan baik. Artinya, kita saling support,” ucap Aulia, Rabu (6/8/2025).
Lebih lanjut, Aulia menjelaskan pihak kejaksaan telah menunjukkan keseriusannya dalam mendukung program strategis daerah, termasuk Kukar Idaman Terbaik.
Bukan hanya sebatas pengawasan, Kejari Kukar juga siap memberikan pendampingan hukum sebagai langkah pencegahan sejak dini terhadap potensi pelanggaran.
Ia menambahkan, Pemkab dan Kejari tengah menyiapkan perpanjangan nota kesepahaman (MoU), yang akan disertai dengan kegiatan pembekalan bagi seluruh jajaran perangkat daerah.
Dalam pembekalan ini, kejaksaan akan fokus pada edukasi hukum dan tata kelola risiko yang kerap muncul dalam pelaksanaan program.
“Insya Allah akan diperpanjang MoU dengan Kejari Kukar. Sekaligus juga akan ada pembekalan. Pihak kejaksaan akan memberikan mitigasi terhadap potensi pelanggaran hukum yang selama ini terjadi,” jelasnya.
Aulia menekankan, keberadaan Kejari sebagai mitra kerja justru semakin memperkuat kapasitas eksekusi Pemkab di lapangan.
Peran kejaksaan diharapkan dapat memberikan keyakinan hukum bagi para camat dan kepala perangkat daerah dalam mengeksekusi anggaran secara bertanggung jawab.
“Kita ini eksekutor. Kalau tidak eksekusi, ya cuma omong-omong saja. Karena kita sebagai eksekutor dan pengguna anggaran, maka penting dilakukan mitigasi terhadap hal-hal yang berpotensi menjadi masalah. Itu yang akan dibantu oleh Kejaksaan,” tutupnya. (Adv/wo)
