KALTIMTALK.COM – Dalam upaya menjaga kestabilan harga menjelang Lebaran, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menggandeng ulama. Kerja sama ini bertujuan untuk mengatasi potensi inflasi yang bisa mempengaruhi daya beli masyarakat.
Melalui Ulama Peduli Inflasi (UPI), ulama diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.
Sosialisasi mengenai pengendalian inflasi ini meliputi aspek jual beli serta harga kebutuhan pokok yang seringkali mengalami lonjakan menjelang Lebaran.
Hal tersebut disampaikan saat rapat Undangan Pemprov Kalimantan Timur terkait Pengendalian Inflasi di Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri 1446H yang diadakan secara hybrid di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar pada Senin (10/3/25).
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kukar, Ahyani Fadianur Diani, menjelaskan bahwa keterlibatan ulama dalam pengendalian inflasi menjadi bagian dari strategi pemerintah.
“Ulama ingin dilibatkan dalam proses sosialisasi, baik itu dalam proses penjualan maupun pembelian bahan pokok. Ini adalah bagian dari kolaborasi antara provinsi dan kabupaten kota yang bertujuan untuk menjaga kestabilan harga,” ungkapnya.
Sebagai salah satu langkah nyata yang dilakukan, Pemkab Kukar akan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) pada 11 Maret 2025 di Masjid Agung.
Program ini akan berlangsung selama dua hari dan menyediakan berbagai macam bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
“Gerakan Pangan Murah itu salah satu penetrasi kita (Pemkab) untuk kegiatan inflasi di kabupaten kota, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik,” tururnya.
Meski inflasi di Kukar masih dalam kondisi aman dan terjaga, pemerintah tetap mengambil langkah antisipasi untuk memastikan harga kebutuhan pokok dimasyarakat tetap stabil.
“Kami berharap ini bisa bertahan terus terhadap seluruh komoditi-komoditi pokok, khususnya beras dan cabai. Kami akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendistribusikan pangan dengan harga yang wajar,” pungkasnya. (Adv/wo)
