KALTIMTALK.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperingati Hari Lahir Pancasila pada Minggu, (1/6/2025), dengan menggelar upacara di halaman Kantor Bupati Kukar. Dalam momen ini, Bupati Kukar Edi Damansyah membacakan sambutan resmi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, K.H. Yudian Wahyudi.
Dalam sambutannya, Kepala BPIP menegaskan bahwa Pancasila telah menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang terdiri dari lebih dari 270 juta jiwa dengan latar belakang suku, agama, ras, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda.
“Kita belajar bahwa kebhinekaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu,” ucapnya.
Pancasila, lanjut Yudian, bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman dalam membangun bangsa. Dari sila pertama hingga sila kelima, seluruh prinsipnya mengajarkan semangat gotong-royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Dalam konteks pembangunan nasional, pemerintah telah menetapkan Asta Cita sebagai delapan agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2024–2025. Salah satu agenda yang paling fundamental adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.
“Tanpa arah ideologis yang kuat, kemajuan bisa goyah. Kemajuan ekonomi tanpa Pancasila akan melahirkan ketimpangan. Teknologi tanpa moral bisa menjerumuskan bangsa pada dehumanisasi,” tegasnya.
Yudian menegaskan bahwa memperkuat Pancasila adalah memastikan pembangunan bangsa senantiasa berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Ia mengingatkan bahwa tantangan ideologis di era globalisasi dan digitalisasi semakin kompleks.
Paham-paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi, dan disinformasi menjadi ancaman nyata yang dapat mengganggu kohesi sosial bangsa. Oleh karena itu, melalui Asta Cita, pemerintah menyerukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila di seluruh aspek kehidupan masyarakat.
Di bidang pendidikan, Yudian menekankan pentingnya penanaman nilai Pancasila sejak dini, tidak hanya lewat pelajaran formal, tetapi juga praktik keseharian. Sekolah dan perguruan tinggi diharapkan mampu mencetak generasi yang cerdas, tangguh, dan bermoral tinggi.
Dalam birokrasi dan pemerintahan, Pancasila harus tercermin dalam pelayanan publik yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat. Kebijakan dan program harus menempatkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial di atas kepentingan kelompok.
Di sektor ekonomi, sambutan tersebut menyoroti pentingnya memastikan pembangunan yang inklusif. Keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam sila kelima harus diwujudkan dengan memberdayakan UMKM, ekonomi kerakyatan, dan koperasi.
Yudian juga menggarisbawahi peran ruang digital dalam pembumian Pancasila. Dunia maya harus menjadi ruang yang tetap menjunjung etika, toleransi, dan nilai-nilai kebangsaan.
“Kita harus melawan hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi dengan literasi digital dan gotong royong,” katanya.
BPIP, lanjutnya, berkomitmen menghadirkan berbagai program strategis seperti pembinaan ideologi di dunia pendidikan, pelatihan bagi ASN dan aparat negara, penguatan kurikulum Pancasila, hingga kolaborasi lintas sektor masyarakat.
Namun, menurutnya, tanggung jawab menanamkan Pancasila tidak bisa dilakukan BPIP sendirian.
“Seluruh elemen bangsa, dari pusat hingga daerah, tokoh agama hingga pemuda, semua memiliki peran menjadi pelaku utama pembumian Pancasila,” katanya.
Ia pun mengajak masyarakat menjadikan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai luhur bangsa.
“Setiap langkah, kebijakan, dan tindakan kita harus mencerminkan semangat Pancasila,” pungkasnya.(Adv/hm)
