Samarinda – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten PPU untuk terus mendorong terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi perempuan dan anak. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri pertemuan dan diskusi bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifah Fauzi, di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Sabtu (10/5/2025).
Acara ini dibuka oleh Gubernur Kalimantan Timur, Dr. Rudy Mas’ud, yang menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terlebih di tengah sorotan nasional terhadap Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah fondasi masyarakat inklusif dan berkelanjutan. Ini sangat strategis dalam menyongsong hadirnya IKN,” tegas Rudy.
Dalam forum tersebut, Waris memaparkan berbagai langkah nyata yang telah dilakukan Pemkab PPU, termasuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Selama 2024, kami menangani 44 kasus, dan hingga Maret 2025 tercatat 10 kasus. Melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, kami berikan pendampingan langsung dan sosialisasi lintas elemen masyarakat,” jelasnya.
Pemkab PPU juga memanfaatkan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) untuk memperkuat peran keluarga dalam pencegahan kekerasan. Di sisi lain, pengarusutamaan gender terus didorong melalui pelatihan dan sosialisasi hingga tingkat desa dan kelurahan, sejalan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2023.
“Kami fokus memberdayakan perempuan kepala keluarga melalui pelatihan berbasis kebutuhan, sekaligus mendorong peran perempuan di bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial,” tambahnya.
Meski begitu, Waris mengakui bahwa sejumlah tantangan masih harus dihadapi. “Kabupaten Layak Anak belum terbentuk secara penuh, dan keberadaan Forum Anak, PATBM, serta DRPPA belum merata di seluruh desa dan kelurahan,” ungkapnya.
Ia pun menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan perubahan paradigma sosial. “Kita harus menyadarkan masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah aib, tetapi masalah yang harus ditangani bersama. Dengan kerja sama antara pusat dan daerah, saya yakin perlindungan perempuan dan anak di PPU akan semakin kuat,” pungkas Waris.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Ketua DPRD Kaltim H. Hasanuddin Mas’ud, pejabat Kementerian PPPA, kepala daerah se-Kaltim, serta pegiat perlindungan anak dari berbagai organisasi. (Adv/DiskominfoPPU)
