PENAJAM – Pemerataan layanan pendidikan taman kanak-kanak (TK) negeri menjadi salah satu perhatian Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Pengembangan sekolah baru diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, dengan mempertimbangkan kebutuhan setiap wilayah serta kemampuan keuangan daerah.
Sekretaris Disdikpora PPU, Durajat, mengatakan saat ini terdapat tiga TK negeri di PPU yang tersebar di wilayah Penajam dan Babulu. Ke depan, pemerataan layanan pendidikan tersebut masih perlu diperhatikan agar masyarakat di kecamatan lain memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan serupa.
“Idealnya sebenarnya untuk negeri itu minimal satu kecamatan satu,” ujar Durajat.
Menurutnya, kebutuhan TK negeri di setiap kecamatan dapat berbeda, bergantung pada luas wilayah dan jumlah penduduk. Kawasan dengan wilayah yang luas serta kepadatan penduduk yang tinggi berpotensi membutuhkan lebih dari satu sekolah.
Ia menyebut Sotek dan Sepaku sebagai beberapa wilayah yang perlu dipertimbangkan dalam rencana pengembangan TK negeri. Penentuan lokasi juga perlu memperhatikan kemudahan akses masyarakat, terutama agar sekolah dapat dijangkau anak-anak dari kawasan permukiman.
Meski demikian, pengembangan sekolah baru memerlukan persiapan, terutama terkait ketersediaan lahan. Pemerintah daerah perlu memastikan lahan tersedia sebelum pembangunan dapat direalisasikan.
“Kendalanya rata-rata itu masalah tanah,” katanya.
Durajat menjelaskan, pembahasan mengenai pengadaan lahan untuk penambahan TK negeri sebenarnya telah dilakukan. Namun, pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan kebutuhan anggaran yang harus dipenuhi terlebih dahulu.
Salah satu kewajiban yang menjadi perhatian Disdikpora PPU adalah pembayaran lahan SD 020 Penajam. Pembayaran tersebut harus dituntaskan berdasarkan penetapan pengadilan.
“SD 020 kan kemarin penetapan pengadilan, kita wajib membayar itu,” jelasnya.
Ia menambahkan, anggaran untuk pembayaran lahan SD 020 Penajam telah disiapkan dalam APBD Perubahan 2026. Pemenuhan kewajiban tersebut menjadi bagian dari pengelolaan anggaran pendidikan yang perlu diselesaikan pemerintah daerah.
Dengan mempertimbangkan kebutuhan wilayah, ketersediaan lahan, dan kemampuan anggaran, rencana pengembangan TK negeri di PPU diharapkan dapat dilakukan secara bertahap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperhatikan pemerataan akses pendidikan anak usia dini di seluruh wilayah kabupaten. (Adv)
