PENAJAM – Di tengah tekanan fiskal dan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor menegaskan bahwa Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak akan dipotong. Komitmen tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kantor Bupati PPU, Kamis (27/11/2025).
Meski memastikan TPP tetap aman, Mudyat Noor meminta ASN dan perangkat daerah meningkatkan kinerja serta beradaptasi dengan pola kerja yang lebih kreatif, efektif, dan berorientasi hasil.
“Tidak ada pemotongan TPP, tapi tolong tunjukkan kinerja. Tidak ada alasan berhenti berkarya hanya karena anggaran terbatas,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa kondisi fiskal PPU tidak memungkinkan seluruh program daerah didanai sepenuhnya melalui APBD. Karena itu, setiap SKPD diminta mampu membaca potensi sektor masing-masing serta aktif menjalin kolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, hingga dunia usaha.
“APBD kita tidak mampu menopang seluruh kebutuhan program. Karena itu saya minta inovasi, bukan sekadar rutinitas. Jangan hanya rapat, tapi ada hasil konkret,” ujar Mudyat yang didampingi Sekda PPU, Tohar.
Bupati mencontohkan peluang besar yang dapat dimanfaatkan daerah, salah satunya dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen Perikanan Tangkap yang membuka peluang pembiayaan hingga Rp22 miliar.
Menurutnya, titik persoalan sektor perikanan di PPU berada di wilayah hulu, terutama ketersediaan es dan bahan bakar bagi nelayan. Kondisi tersebut membuat nelayan kerap menjual ikan sebelum tiba di Penajam, sehingga nilai ekonomi hilang.
“Kita harus rebut nilai ekonominya. Harga ikan sering tidak berpihak ke nelayan karena masalah hulu yang belum selesai,” ujarnya.
Selain perikanan, sektor pertanian juga menjadi fokus. Bupati meminta pemetaan program prioritas agar dapat disinergikan dengan skema pembiayaan lintas kementerian hingga peluang investasi swasta. Desa juga diminta bergerak menuju ekosistem ekonomi mandiri.
“Saya ingin desa bukan hanya menghabiskan anggaran, tapi menjadi pusat industri pangan, perikanan, peternakan, dan usaha rakyat,” katanya.
Program digitalisasi desa (Desapedia) ikut didorong karena berpotensi mendatangkan insentif hingga Rp20 miliar dari BPS apabila minimal 30 desa memenuhi kriteria digital.
Di akhir arahannya, Mudyat Noor menegaskan arah pembangunan PPU ke depan akan difokuskan pada tiga sektor utama: industri perikanan, industri pertanian dan peternakan, serta pariwisata berbasis lokal.
“Kita tidak akan bangun mall atau proyek glamor. Kita perkuat ekonomi rakyat. Kalau ekonomi masyarakat kuat, APBD kecil pun tidak jadi masalah,” tutupnya.
Rakor berjalan dinamis dan akan ditindaklanjuti dengan penyusunan program teknis lintas SKPD sebagai langkah percepatan pembangunan PPU di tengah tantangan anggaran. (Adv/DiskominfoPPU)
