PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) sekaligus Ketua Umum AKPSI, Mudyat Noor, menyuarakan keresahan yang sudah lama dirasakan banyak daerah penghasil sawit DBH sawit yang diterima daerah terlalu kecil, sementara dampak yang ditanggung jauh lebih besar.
Mudyat menegaskan bahwa industri sawit memang memberi manfaat ekonomi nasional, tetapi daerah penghasil justru berada di posisi yang paling berat menanggung konsekuensinya.
“DBH kita cuma sekitar Rp2 miliar. Buat bangun jalan 300–500 meter saja sudah habis. Padahal kendaraan sawit lewat ratusan kilometer jalan kita,” , Ujarnya, Kamis (20/11/2025)
Ia menggambarkan kondisi di lapangan yang cukup ironis. Berbeda dengan sektor tambang yang wajib memiliki jalan khusus, angkutan sawit justru bebas melintas di jalan umum, jalan desa, hingga jalan lingkungan. Kerusakan pun menjadi hal yang tak terhindarkan.
“Jalan yang seharusnya tidak dilalui tetap dipakai. Sementara kontribusi perusahaan sawit ke daerah? Hampir tidak ada,” katanya.
Mudyat juga menyoroti minimnya setoran yang betul-betul kembali ke daerah. Pajak yang dibayarkan industri sawit, PPN, pajak ekspor, hingga pungutan yang masuk BPDPKS—semuanya dikelola pusat. Daerah yang terdampak hanya menerima “sisa kecil”.
“Kickback untuk daerah sangat minim. Kita yang menanggung dampaknya, tapi kembalinya hampir tidak ada,” tegasnya.
Di tengah pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), pemerintah kabupaten/kota diminta tetap kreatif mencari sumber PAD. Namun, menurut Mudyat, kondisi fiskal yang sempit membuat ruang gerak daerah semakin terbatas, termasuk dalam memberikan perlindungan untuk pekerja rentan di sektor perkebunan.
Di lapangan, komunikasi dengan pihak perusahaan pun tak selalu mudah. Mudyat mengatakan pimpinan perusahaan sawit jarang hadir saat pemerintah daerah memanggil mereka untuk membahas persoalan.
“Selalu humas yang datang. Padahal yang kita bahas bukan hal kecil. Kadang terasa seperti sawit ini ‘negara dalam negara’,” Ucapnya.
Melalui AKPSI yang kini menaungi 164 kabupaten/kota, Mudyat ingin memperjuangkan kenaikan porsi DBH sawit dari 8 persen menjadi minimal 15 persen. Menurutnya, perjuangan bersama adalah kunci agar aspirasi daerah benar-benar terdengar di pusat.
“Kalau satu daerah bergerak sendiri, pasti berat. Lewat AKPSI, kita ingin mendorong regulasi yang lebih adil untuk semua daerah penghasil sawit,” tutupnya. (Adv/DiskominfoPPU)
