PENAJAM – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Ishaq Rahman, mendesak agar Dinas terkait segera melakukan tindakan tegas terhadap agen-agen nakal yang menghambat distribusi gas elpiji 3 kilogram bersubsidi di wilayah tersebut. Meski alokasi gas elpiji untuk PPU sebenarnya surplus, distribusi di lapangan tetap terganggu, bahkan banyak gas yang tidak sampai ke konsumen yang berhak.
Ishaq menjelaskan, setiap tahun Pemkab PPU melaporkan alokasi gas yang lebih tinggi dari kebutuhan yang sebenarnya kepada Pertamina Patra Niaga. Namun, ia mencurigai adanya oknum yang mengalihkan atau memperjualbelikan gas subsidi ke pihak yang tidak berhak.
“Alokasi gas di PPU bahkan surplus, namun banyak yang mengalihkan atau menjualnya ke pihak yang tidak berhak,” ujar Ishaq.
Politisi ini menekankan pentingnya peran Dinas terkait dalam menyelidiki agen-agen nakal yang memanfaatkan celah distribusi ini. “Masalah ini sangat serius, karena banyak UMKM yang kesulitan mendapatkan gas subsidi mereka,” kata Ishaq.
Sebagai contoh, Ishaq menyebutkan kasus di Desa Rintik, yang memiliki pangkalan gas dengan alokasi 600 tabung per bulan. Namun, setelah dicek, hanya sekitar 470 hingga 497 tabung yang sampai ke konsumen.
“Sisanya ke mana? Ini harus ditelusuri, karena ada dugaan gas tersebut dialihkan atau dijual ke pihak lain,” tambahnya.
Ishaq juga mengusulkan agar DPRD dilibatkan dalam setiap inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan distribusi gas subsidi berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
“Kami siap mendukung pengawasan langsung agar penyaluran gas subsidi lebih transparan dan terjamin,” tegasnya. (ADV/DPRD PPU)
