KALTIMTALK.COM, PENAJAM- Pemerintahan yang diemban Plt Bupati selaku Kepala Daerah bersama DPRD tidak ingin hanya sekedar basa basi, namun kedepan kita ingin manifestasikan sHamdamegala tindakan yang kita ambil, demi kebaikan, dan kemajuan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Ungkapan tersebut diutarakan Plt Bupati PPU H Hamdam pada acara Ramah dengan Ketua DPRD dan Anggota serta Forkopimda PPU di Ruang transit Kantor Bupati, Selasa (8/2/2022).
“Kita sama-sama memahami betul bagaimana situasi dan kondisi daerah kita saat ini, kita dalam kondisi sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, jadi mohon kita sama-sama mengerti dan kita harus memberikan perhatian ekstra terhadap situasi daerah kita saat ini, bagaimana kita sama-sama membenahi, memperbaiki dan merapikan, bahkan mungkin mengoptimalkan apa-apa yang sudah baik selama ini, yang kita anggap kurang baik mari kita perbaiki,” ajak Hamdam.
Dikatakannya PPU telah dianugerahi sesuatu yang sangat luar biasa, yakni ketempatan sebagai IKN walaupun kita tetap menjadi wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) namun kita tetap harus memberikan kontribusi terhadap IKN, ini tentu ada satu wilayah kecamatan menjadi wilayah IKN, sehingga kita perlu ada langkah-langkah yang setrategis dan taktis bagaimana mendapatkan bargaining atau imbangan dari ditetapkannya Kabupaten PPU ini menjadi wilayah IKN nantinya.
“Saya sering ungkapkan kepada beberapa media, kepada masyarakat dan kepada DPRD bahwa apa yang tergambar pada harapan kita terkait IKN telah tersampaikan kepada segenap perumus perpindahan IKN ini, saya pun telah sampaikan bahwa kebijakan pemerintah terkait IKN perlu ada kebijakan khusus dan memerlukan alokasi yang khusus berkaitan dengan anggaran, saya mohon kepada kawan kawan DPRD untuk lakukan dan berjuang sama sama untuk itu,” tandasnya.
Ia menambahkan, bahwa terdapat 21 aturan yang diajukan berkaitan dengan IKN, ini kata dia bukan pekerjaan yang mudah bagi Pemerintah PPU, untuk sama-sama diperjuangkan sebagai infestasi bagi daerah ini, jangan sampai keberadaan IKN, Hamdam dengan tegas mengatakan jangan sampai PPU hanya mendapatkan Cek kosong saja dari IKN.
Pada kesempatan yang sama Ketua DPRD PPU Jhon Kenedi mengungkapkan silaturrahim yang digagas Pemeritah PPU untuk satukan persepsi antara DPRD, Pemerintah, dan Forkopimda, selama ini ada semacam keluhan bagi DPRD seolah-olah realita yang terjadi tentang keberadaan rencana IKN, bagi DPRD seperti orang yang tak mengerti apa-apa soal IKN itu.
“Makanya jika ada orang bertanya soal IKN, DPRD akan menjawab dengan kesederhanaan, saya ingin katakan bahwa saya menjelaskan apa yang saya sebut jawaban secara Syariah, agar tidak berbohong, padahal kami tidak banyak tahu tentang IKN, untuk itu saya mengajak teman-teman supaya jangan sampai terjadi ketidak tahuan soal pembangunan daerah kita sendiri,” tegas Jhon Kenedi.
Secara politis sambung Jhon, Kecamatan Sepaku memang wilayah PPU, setelah berpindah jadi IKN bagaimana langkah PUU selanjutnya, bagaimana jika dibentuk tim, seperti apa aturan pemerintah PPU dan Undang-undng IKN nya.
Wakil Ketua DPRD PPU Ra’up Muin menambahkan, masa lalu PPU merupakan bagian dari masa sekarang, tidak bermaksud mengungkit-ungkit, namun jadikan situasi ini sebagai pelajaran, meski selama ini terkesan ada cekcok dan sering terjadi ketidak samaan antara pemerintah dan DPRD, namun suasana tetap kondisikan lebih hidup.
“Bukan kong kalikong, namun apa yang diamanatkan rakyat kepada kita agar tetap ada fungsi pengawasan, silaturrahmi seperti ini jangan hanya oleh pemerintah saja, namun DPRD, Kejari, TNI-polripun melakukan hal yang sama, supaya senyum bukan lagi dipaksakan tapi senyum yang lepas tanpa beban,” ungkap Ra’up.
Irawan salah satu Anggota DPRD yang lain mewakili Pemuda ia mengungkapkan, Perpindahan IKN merupakan persoalan besar bagi PPU, saran kami bagaimana konsolidasi tetap dilakukan antara pemerintah bukan saja secara pisik, namun berdampak pada kultur dan budaya, karena kita jadi penyangga IKN tentu isu kedepan jadi isu yang mampu berakselerasi dengan pembangunan.
“Alhamdulillah dengan adanya IKN, PPU jadi pintu gerbang yang bisa diakses oleh pemuda, saya ingin sentuh pihak Pemerintah pusat bahwa pemuda punya kepentingan termasuk pendidikan agar mereka mendapatkan pendidikan kelas elit, utuk itu saya usulkan agar berdiri Perguruan perguruan tinggi elit seperti yang ada di Ibukota sekarang ini,” harapnya. (*)
